FAQ
Sistem Elektronik Bantuan Keuangan (e-BK) adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola seluruh proses bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah. Sistem ini mencakup pendaftaran pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya, pengajuan usulan bantuan keuangan (BK), proses verifikasi dan evaluasi, penetapan penerima, pencairan dana, hingga pelaporan hasil bantuan.
Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima BK yang diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Pemohon Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dapat berasal dari:
Bantuan Keuangan Umum yang selanjutnya disingkat BKU adalah belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan pemerintah Desa, dalam rangka membiayai operasional pemerintah Desa.
Pemohon Bantuan Keuangan Umum (BKU) dapat berasal dari Pemerintah Desa di Kabupaten Badung
Pemohon harus melakukan permohonan akun melalui halaman Pendaftaran pada sistem e-BK.
Persyaratan permohonan akun e-BK:
Setelah akun disetujui dan diaktivasi, pengguna dapat melakukan login melalui halaman utama Sistem e-BK dengan menggunakan email dan kata sandi (password) yang telah didaftarkan. Pastikan data yang dimasukkan benar agar dapat mengakses sistem dengan lancar.
Apabila pengguna lupa kata sandi, silahkan menggunakan fitur “Lupa Password” pada halaman login. Pengguna diminta untuk memasukkan email yang terdaftar, kemudian sistem akan mengirimkan tautan untuk melakukan pengaturan ulang kata sandi.
Dokumen umumnya meliputi:
Usulan pengajuan BK diterima lengkap paling lambat minggu terakhir di hari kerja pada bulan maret tahun sebelumnya untuk APBD induk dan pada minggu terakhir di hari kerja pada bulan Mei tahun anggaran berkenaan untuk perubahan ABPD
Pemohon dapat melakukan perbaikan dan mengajukan kembali proposal berdasarkan alasan pengembalian yang tercantum dalam sistem, selama periode pengajuan masih dibuka.
Tidak. Proposal akan diseleksi berdasarkan kriteria kelayakan, ketersediaan anggaran, dan prioritas program daerah. Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen agar penyaluran bantuan dilakukan secara objektif dan transparan.